Syafruddin Adi
Mataram NTB - Biro Perencanaan Polda NTB melaksanakan kegiatan Evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) tingkat Polda dan Polres/ta yang berlangsung di Ballroom Hotel Lombok Plaza Mataram, Kamis (31/10/2024).
Kegiatan ini dihadiri Plh.Karo Rena Polda NTB, para penanggung jawab Operator Tim Pokja Pembangunan ZI tingkat Polda dan Polres/ta, serta seluruh Satker jajaran Polda NTB.
Dalam keterangan Plh. Karo Rena Polda NTB AKBP Ni Made Rayik A.Md., yang disampaikan kepada media ini, bahwa kegiatan Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah dicapai sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Menteri PAN - RB No.90 tahun 2021 serta Surat Menteri PAN No. 4 tahun 2023 dan Surat Deputi No. 23 tahun 2023.
Selain itu untuk mengukur sejauh mana lembaga / instansi capaian mengimplementasikan dan menjaga integritas dalam segala aspek operasional dan pelayanan Publik yang berpedoman pada prinsip - prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang bermutu yang harus diterapkan oleh lembaga/instansi pemerintah.
Aspek dalam mengevaluasi pembangunan ZI menurut yang disampaikan Plh. Karo Rena Polda NTB ini adalah penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam konteks ZI.
“Evaluasi ini sebetulnya membantu satker Polda NTB dan Polres/ta jajaran dalam memahami kekuatan dan kelemahan dalam implementasi ZI serta memberikan arahan untuk perbaikan yang diperlukan, ”jelasnya.
Ditegaskan pula bahwa dalam evaluasi pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) tingkat Polda dan Polres/ta. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dapat sukses dengan memenuhi target dari 6 Program yaitu : Manajemen Perubahan, Petaan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan kualitas pelayanan publik.
|
Baca juga:
Aipda Sukardin Disayang Warga Binaan
|
“Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkup Polda NTB ini merupakan inisiatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah Korupsi, ”tegasnya.
Untuk mencapai target yang diinginkan beberapa langkah yang harus diambil oleh Satker dalam program ini adalah : Peningkatan Transparansi, Penguatan Pengawasan internal, Pelatihan dan peningkatan Kapasitas SDM, Penyederhanaan Prosedur, Peningkatan Kualitas, Penerapan Reward dan Punishment serta diharapkan program tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
“Kami harapkan para penanggung jawab dari masing-masing Satker Polda dan Polres/ta dapat memahami Program ini secara mendalam serta laksanakan evaluasi disetiap selesai kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilannya, ”pungkasnya. (Adb)
