Syafruddin Adi
Mataram NTB - Setiap Kementerian Lembaga, memiliki instrumen untuk mengukur kinerja sektornya di daerah, baik di provinsi maupun di Kab/kota. Pengukuran kinerja daerah yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk memotret keseriusan dan kinerja sebuah daerah dalam bidang kewenangannya, termasuk dalam hal ini Perpustakan Nasional RI sebagai Lembaga Non Kementerian.
Perpustakaan Nasional RI setiap tahun mengeluarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah sebuah instrumen pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.
Pada tahun 2020, berdasarkan data Perpustakaan Nasional RI dalam mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada 34 provinsi di Indonesia, posisi Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada urutan 14 dengan indeks 13, 89. Sementata hasil IPLM 2021, urutan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada urutan ke 10 dengan indeks 17, 66.
Meningkatnya kinerja Literasi masyarakat NTB naik dari urutan 14 menjadi peringkat 10 merupakan capaian bersama masyarakat NTB, beserta Bupati maupun walikota. Ini menunjukkan bahwa kerja-kerja kolaborasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama berbagai pihak, di kab/kota maupun komunitas literasi menunjukan bahwa kerja-kerja literasi _on the track_.
Ukuran yang menjadi pembentuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) ini, ada 12 unsur pembentuk angka indeks ini. Pembentuk angka indeks tersebut dari Rasio ketersediaan perpustakaan umum, Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah, adalah jumlah perpustakaan sekolah, Rasio Jumlah Koleksi Per Kapita, hingga pada Prosentase koleksi buku yang dipinjam. Termasuk juga Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum.
Salah satu hal yang harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi maupun Kab/Kota serta Kantor Kementerian Agama yang akan berkontribusi dalam pembentuk indeks yakni Prosentase tenaga perpustakaan yang memiliki SK Fungsional. Prosentase tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi bidang ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi, serta Tingkat pemanfaatan perpustakaan.
Ini mesti menjadi perhatian agar perpustakaan sekolah/madrasah serta perguruan tinggi mulai berbenah dalam melayani pemustaka atau siswa maupun mahasiswa.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, di tahun 2021 telah melakukan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Madrasah sebanyak 630 sekolah, ini adalah bentuk nyata Pemprov memfasilitasi Kab/kota maupun madrasah.
Disamping itu, sejak pemerintahan ZulRohmi, alokasi anggaran DAK dari Perpustakaan Nasional semakin meningkat, berkat komunikasi yang baik provinsi bersama Kab/kota. Sebagai contoh upaya perbaikan sarana Perpustakaan daerah di Kab/kota selalu mendapat perhatian Perpustakaan Nasional. Tahun 2021 difasilitasi pembangunan gedung baru dua lantai perpustakaan daerah di Kota Bima, Kab. Bima dan Kab. Lombok Utara. Sementara tahun 2022 akan dibanguan gedung perpustakaan dua lantai di Kab. Sumbawa dan gedung perpustakaan 3 lantai untuk pemerintah Provinsi NTB.
Pada sisi layanan kemudahan layanan dan akses layanan selama Pemerintahan ZulRohmi adalah tersediannya Pojok Baca Digital (Pocadi) yang tersebar di berbagai ruang publik di Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Misalnya Pojok Baca Digital Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov NTB di Islamic Center Hubbul Wathan. Pocadi di Kab. Sumbawa di ruang publik Taman Mangga, demikian juga sarana Pojok Baca Digital di Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kab. Bima, Bima, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.
Pemprov NTB melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, berusaha mengakselerasi upaya literasi masyarakat dengan membangun literasi masyarakat melalui semangat kolaborasi. Termasuk didalmnya upaya lain juga mendorong keterlibatan Bunda LIterasi, Duta Baca di Kab/Kota.(red)
